Masyarakat bawakan sample air sungai yang tercemar oleh limbah pemindangan ikan
Masyarakat bawakan sample air sungai yang tercemar oleh limbah pemindangan ikan

Komisi III DPRD Trenggalek dengar pendapat (hearing) dari masyarakat yang terdampak limbah pemindangan ikan yang akhir-akhir ini resahkan warga di seputaran pantai prigi.

Tercemarnya lingkungan akibat pemilik usaha pemindangan ikan mayoritas belum  mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Parahnya, limbah hanya dibuang ke sungai lantas dialirkan ke laut.

Ada tiga desa di Kecamatan Watulimo yang mengalami dampak paling parah, yakni Desa Prigi, Margomulyo, dan Tasikmadu. Sungai di tiga desa ini sudah tidak bisa dimanfaatkan, bahkan tingkat pencemarannya sudah mencapai level bahaya.

Sukarodin Ketua Komisi III DPRD Trenggalek menyampaikan kepada awak media bahwa awal tahun dinas terkait sudah lakukan pendataan. Namun masih sebatas pendataan pengusaha pemindangan yang mampu membuat IPAL sendiri atau tidak.

"Sebenarnya tanggal 3 januari kemarin semua Dinas sudah terlibat dalam mencari solusi, dengan langkah awal melakukan pendataan. Pendataan tersebut terkait siapa saja yang bisa membuat IPAL sendiri serta ada berapa yang tidak mampu membuat sendiri," ucapnya usai pimpin rapat, Kamis (09/01/20).

Dari hasil pendataan dinas terkait, ditemukan ada 14 pengusaha yang mampu membuat IPAL sendiri. Sedangkan 21 pengusaha lainnya di fasilitasi pemerintah dalam hal relokasi untuk pembuatan IPAL.

"Saat ini kita tinggal menunggu berjalannya proses pembuatan IPAL yang membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 bulan. Itupun akan terus kami kawal hingga proses akhir," tambah Sukarodin.

Sementara untuk rehabilitasi sungai yang terlanjur tercemari limbah pemindangan ikan, Sukarodin menerangkan masih akan menungggu perkara relokasi selesai. Baru setelah selesai akan dilakukan perencanaan bersama Dinas PKPLH.

Sementara untuk fungsi pengawasan, Sukarodin juga menyarankan masyarakat di tiga Desa terdampak untuk segera membuat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

"Setelah semua masalah relokasi selesai, nantinya baru kita akan rapatkan lagi bagaimana perencanaannya, nanti tugas PKPLH yang menentukan perencananya seperti apa. Dan ini semua akan berjalan dengan baik manakala sudah ada Pokdarwis," pungkasnya.